Tak Ada Alasan untuk Ganti Sistem Demokrasi di Negara Ini dengan Sistem Agama

Kamis, 16 Februari 2023 – 11:34 WIB

VIVA Politik – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyoroti soal sistem demokrasi yang mampu menjawab persoalan keagamaan usai penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) atau ongkos naik haji (ONH) 2023.

Menurut Yaqut, penetapan biaya haji menunjukkan instrument demokrasi bekerja maksimal, sehingga masalah dana haji 2023 bisa mencapai titik temu hingga ditetapkan.

“Selama dua minggu kita berdiskusi, itu menujukkan instrumen demokrasi mampu menjawab persoalan-persoalan keagamaan,” kata Yaqut usai Raker penetapan BPIH 2023 dengan Komisi VIII DPR, di Gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu malam, 15 Februari 2023.

Jemaah haji Indonesia di Bandara (ilustrasi)

Karena itu, ditekankan Yaqut, tidak ada lagi alasan untuk mendesak agar sistem demokrasi diganti dengan sistem agama. Menurut dia, demokrasi adalah sistem ideal untuk menjawab persoalan masyarakat termasuk persoalan agama.

“Jadi tidak ada alasan lagi jika saat ini ada yang kemudian mendesak-desakan ganti sistem demokrasi di negara ini dengan sistem agama agar persoalan-persoalan agama bisa dipecahkan. Saya kira tidak ada alasan itu lagi. Karena kita sudah membuktikan, demokrasi, sistem yang kita pakai saat ini adalah sistem yang terbaik dan mampu menjawab persoalan-persoalan keagamaan,” kata Yaqut.