Senin, 26 Desember 2022 – 07:02 WIB
VIVA Politik – Balapan mobil listrik Formual E yang digelar di Ancol, Jakarta Utara, pada 4 Juni 2022, juga ikut mewarnai panggung politik Tanah Air. Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 yang masih menjabat saat itu, bersikukuh melaksanakan Formula E tetap digelar di Jakarta. Upaya menghadang coba dilakukan.
Gelaran balapan internasional Formula E tersebut, sempat memicu perdebatan politik yang panas. Termasuk sejumlah partai politik melalui fraksinya di DPRD DKI Jakarta.
Setidaknya ada 2 partai yang bersebarangan dengan Anies terkait Formula E ini. Yakni Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Pertentangan dari kedua partai tersebut termasuk mengenai anggaran yang digunakan.
Perdebatan semakin menghangat, kala Anies hendak menggunakan Monumen Nasional atau Monas, sebagai lintasan balapan. Bahkan uji coba aspal hingga pembuatan jalur, sempat dilakukan. Pada akhirnya batal.
Keputusan selanjutnya menempatkan pembangunan sirkuit Formula E adalah di Ancol, Jakarta Utara. Lokasinya cukup strategis, bersandingan dengan Jakarta International Stadium atau JIS, yang ada di Sunter Jakarta Utara.
Lahan yang disiapkan, sempat menimbulkan kritikan terutama dari partai oposisi Anies seperti PSI. Apalagi, fisik sirkuit belum terlihat ketika ajang tersebut tinggal beberapa bulan lagi.
Lalu, apa saja fakta politik dalam perhelatan Formula E tahun 2022, berikut sajiannya:
Suasana rapat paripurna terkait interpelasi Formula E.
Dua partai yakni PDIP dan PSI, sangat vokal untuk menentang penyelenggaraan Formula E oleh Gubernur Anies Baswedan. Tidak hanya perang pernyataan di media. Tetapi juga sampai pada penggunaan hak dewan yakni interpelasi.
Baik PDIP dan PSI menandatangani usulan interpelasi terhadap Gubernur Anies. Berbagai alasan diutarakan, termasuk soal masa jabatan Anies yang tersisa setahun, serta masih dalam masa pandemi COVID-19.
Dari 9 fraksi yang ada di DPRD DKI Jakarta, praktis hanya kedua partai ini yang mengusulkan. Sebenarnya kalah jumlah. Tetapi itu tidak membuat PDIP gentar. Bahkan, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, menjadwalkan paripurna interpelasi.
“Nggak ada motif serang gubernur. Interpelasi ini semata-mata hanya memaksimalkan fungsi pengawasan dewan, agar ada penyamaan pandangan berkaitan dengan skala prioritas program,” ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono.
Sumber: www.viva.co.id
