Kamis, 26 Januari 2023 – 19:52 WIB
VIVA Politik – Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, memaparkan bagaimana tantangan partai politik saat ini dan ke depan. Termasuk tantangan dalam membangun kepercayaan masyarakat. Maka mereka mengusulkan adanya upaya perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka saat ini, menjadi proporsional tertutup.
Hasto yang juga mahasiswa program doktoral Universitas Indonesia (UI) itu mengatakan, cukup senang kalau PDIP dianggap punya party id atau kedekatan masyarakat terhadap partainya, yang paling baik. Serta paling positif dalam pelembagaan partai. Tetapi secara total angka party id seluruh partai politik sangat rendah, yakni hanya 6,8 persen.
Maka di sinilah menurutnya persoalan. Sebab party id menjadi tereduksi oleh elektoral individu. Padahal kebanyakan individu itu tidak membawa idiologi partai.
“Ini tolak ukurnya kepuasannya sangat rendah. Ya di satu sisi ini tantangan buat parpol untuk membangun trust. Dan di sisi lain, ini salah satu sebabnya liberalisasi politik, dan juga sistem proporsional terbuka yang menyebabkan party id tereduksi oleh elektoral individual-individual yang seringkali tidak membawa platform dan ideologi parpol. Maka sikap PDI Perjuangan mendorong untuk proporsional tertutup,” kata Hasto, Kamis 26 Januari 2023.
Itu disampaikannya menjawab wartawan di sela Seminar Nasional bertema “Pelembagaan Partai dan Kepemimpinan Strategis Nasional” yang dilaksanakan oleh Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni) bersama Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG), Pascasarjana UI di Hotel Savoy Homann, Bandung, Kamis 26 Januari 2023. Pembicara lain juga hadir Burhanuddin Muhtadi dan Ketua Kaprodi SKSG Dr. A.Hanief Saka Ghafur.
Itulah yang membuat PDIP juga mengusulkan proporsional tertutup. Jika sistem ini digunakan, jelas dia, maka yang hendak ke legislatif hingga menjadi pemimpinnnya, akan dipersiapkan oleh partai. Tidak sekedar berbekal populer, tetapi juga paham soal legislasi hingga anggaran.
“Partai punya tanggung jawab terhadap kepentingan bangsa dan negara. Kepentingan partai tidak bisa terlepas dari kepentingan rakyat itu. Kita melihat pendidikan kita tertinggal, maka partai memberikan sentuhan bagaimana politik pendidikan yang mencerdaskan anak bangsa. Ini harus dijawab juga oleh partai melalui kebijakan-kebijakan politiknya,” jelas Hasto.
Halaman Selanjutnya
Sedangkan pakar politik yang juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menjelaskan party id yang semakin menurun ada kaitannya dengan perubahan sistem pemilu Indonesia.
Sumber: www.viva.co.id
