Terkesan untuk Tutupi Perencanaan yang Serampangan

by -3469 Views
Presiden Jokowi dan Sejumlah Menteri Kabinet di Titik Nol IKN

Jumat, 16 Desember 2022 – 14:03 WIB

VIVA Politik – Partai Demokrat mengkritik keras langkah pemerintah merevisi Undang-undang (UU) Ibu Kota Nusantara (IKN). Elite partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersebut menilai revisi UU IKN hanya upaya pemerintah menutupi kesalahan atas perencanaan pembiayaan yang serampangan.

“Usaha pemerintah untuk melakukan revisi UU IKN terkesan untuk menutupi kesalahan perencanaan dan pembiayaan IKN yang serampangan,” kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Irwan Fecho, Jumat, 16 Desember 2022.

Irwan menyesalkan keputusan pemerintah yang merevisi UU IKN tersebut. Apalagi, kata dia, pembiayaan IKN melalui APBN sudah berjalan sejak 2022.

Anggota Komisi V DPR RI Irwan Fecho. Foto: Oleh DPR.

Anggota Komisi V DPR RI Irwan Fecho. Foto: Oleh DPR.

Dia menyindir pemerintah seperti memaksakan penggunaan APBN tanpa ada batasan yang jelas dan tegas. Kata Irwan, pembiayaan melalui APBN ini juga menunjukkan pemerintah tak yakin bakal ada investor yang mendukung pembangunan IKN tersebut.

“Menggunakan APBN untuk mendanai IKN membuktikan bahwa pemerintah tidak yakin IKN didukung investasi swasta. Apalagi investasi asing. Berbeda dengan janji Jokowi yang hanya akan menggunakan 20 persen APBN dari total dana Rp486 triliun,” ujarnya.

Irwan lantas mengingatkan kembali janji pemerintah yang menggunakan 80 persen pembiayaan IKN melalui skema KPBU, investasi swasta, maupun BUMN dan BUMD. 

Sumber: www.viva.co.id

No More Posts Available.

No more pages to load.