Kamis, 12 Januari 2023 – 14:55 WIB
VIVA Politik – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen ingin menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat melalui jalur nonyudisial. Apalagi, pemerintah sudah membentuk Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM berat (PPHAM).
“Saya kira, yang pasti pemerintah sangat berkeinginan menyelesaikan itu,” kata Yasonna di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 12 Januari 2023.
Menurut dia, ada sejumlah kasus yang tidak bisa dilanjutkan secara pro justitia bukan berarti pemerintah tidak punya niat untuk menyelesaikannya. Bahkan, Yasonna menyebut pemerintah sudah membentuk dan memutuskan Tim PPHAM berat.
Peluncuran Komik Munir dan Teatrikal Pelanggaran HAM
“Ini sekarang kita nonyudisial dulu. Ini kan yang membuat keputusan adalah orang-orang yang sangat kredibel,” ujarnya, dan menambahkan bahwa penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat melalui jalur yudisial harus melihat bukti-bukti.
Presiden Jokowi mengakui adanya pelanggaran HAM berat yang terjadi di berbagai peristiwa pada masa lalu. Pengakuan tersebut dibuat Jokowi setelah membaca dengan seksama laporan dari tim penyelesaian nonyudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022.
Halaman Selanjutnya
“Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa,” kata Jokowi dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 11 Januari 2023.
Sumber: www.viva.co.id
