Selasa, 3 Januari 2023 – 00:12 WIB
VIVA Politik – Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Daulay menilai DPR RI perlu melakukan kajian mendalam sebelum menyatakan menerima atau menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Menurut dia, Perppu Cipta Kerja berisi banyak pasal sehingga dibutuhkan waktu lebih lama untuk mempelajarinya.
“Setiap produk Perppu, tentu perlu mendapat persetujuan DPR, untuk itu perlu ada kajian. Masing-masing partai akan membahas dan memberikan pandangannya, dan pada akhirnya DPR boleh menyatakan menerima atau menolak,” kata Saleh di Jakarta, Senin, 2 Januari 2023.
Ilustrasi Paripurna DPR
Photo :
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Dia menjelaskan Perppu tersebut baru diterbitkan pada 30 Desember 2022 sehingga dia belum tuntas mempelajarinya secara mendalam.
Ada dua hal penting yang harus didalami terkait Perppu tersebut, katanya, yaitu hal yang menjadi ketentuan baru dan apa perbedaannya dengan UU Cipta Kerja yang sudah disahkan.
Halaman Selanjutnya
“Nanti baru bisa membandingkan apa yang sudah baik, yang perlu disempurnakan, yang perlu dilengkapi dengan aturan turunan, dan seterusnya,” ujarnya.
Sumber: www.viva.co.id
