Selasa, 31 Januari 2023 – 11:15 WIB
VIVA Politik – Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Arsul Sani, membeberkan kebiasaan Presiden Joko Widodo, sebelum melakukan reshuffle kabinet. Apakah diperiode pertama, hingga periode kedua ini.
Terutama jika melakukan reshuffle kabinet terhadap menteri yang berasal dari partai politik. Biasanya, terang Arsul, Presiden Jokowi akan memanggil ketua umum partai politik yang menterinya akan terimbas, sebelum mengumumkan reshuffle kabinet.
“Kalau mengacu pada reshuffle baik pada Pak Jokowi periode pertama kemudian sebelum ini, maka selalu kalaupun menyangkut menteri dari partai, biasanya itu disampaikan kepada parpol yang bersangkutan itu pada menjelang mepet dengan pengumuman itu dilakukan,” kata Arsul, Selasa, 31 Januari 2023.
Arsul mengatakan, partai-partai juga umumnya tidak akan komplain apabila menteri dari partai mereka, terkena reshuffle. Pasalnya, sudah sejak awal partai koalisi sudah berkomitmen bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Jokowi. Selain itu, partai koalisi juga yakin Jokowi akan memperhatikan aspek keseimbangan dalam melakukan reshuffle kabinet.
“Partai-partai itu semua percaya bahwa bagaimanapun Presiden Jokowi tentu tetap akan menjaga keseimbangan semuanya,” kata Arsul.
Lebih lanjut, Arsul mengaku hingga saat ini PPP sama sekali belum diajak Presiden Jokowi berbicara soal reshuffle kabinet. Sikap PPP, tekan Arsul, sudah jelas, menyerahkan sepenuhnya kepada prorogatif Presiden Jokowi.
Arsul juga meyakini, menteri dari PPP tidak akan dikurangi. Bahkan dia berharap PPP kembali diberi jatah menteri.
Halaman Selanjutnya
“Jadi kalau misalnya PPP punya 1 menteri, satu wamen (wakil menteri) Insya Allah nggak kemudian berkurang, kalau ngarep bertambah iya, tapi itu kan sekali lagi kita kembalikan kepada beliau Presiden kita, kita menunggu saja. Berharap tentu boleh, wong berharap itu tidak dilarang kok,” ujarnya.
Sumber: www.viva.co.id
