Rabu, 12 April 2023 – 10:33 WIB
VIVA Politik – Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengaku belum ada perintah dari Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri terkait RUU Perampasan Aset dan RUU Uang Kartal.
“Sampai hari ini nggak ada. Bahwa perampasan aset dan uang kartal pun ketua umum juga tidak kasih perintah apa-apa,” kata Bambang Pacul di Gedung DPR pada Selasa, 11 April 2023.
Bambang menilai isu RUU Perampasan Aset itu bisa menciptakan otoritarian baru bagi seseorang yang berkuasa. Maka itu, menurut dia, pemerintah perlu membicarakan hal ini kepada para pimpinan partai politik.
“Kami sebagai kader partai memahami isu RUU Perampasan Aset itu bisa menciptakan otoritarian baru bagi seorang yang berkuasa. Itulah kenapa kita harus ngomong, coba itu bicarakan dulu para ketum partai. Karena itu bisa menciptakan otoritarian baru,” jelas Ketua DPP PDIP tersebut.
Selain itu, Bambang menambahkan Surat Presiden (surpres) terkait RUU Perampasan Aset juga belum sampai ke DPR. Dengan demikian, belum bisa dipastikan kelanjutannya.
Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri
Namun, ia tidak setuju jika pernyataannya soal lobi ketua umum partai politik saat rapat dengan Menko Polhukam Mahfud MD, mencerminkan Komisi III DPR tak mengikuti kehendak rakyat. Menurut dia, anggota dewan itu merupakan perwakilan dari partai politik yang dipilih rakyat.
Halaman Selanjutnya
“Di sini tuh DPR RI terdiri dari sembilan fraksi. Namanya bukan fraksi rakyat. Tapi Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi PKB, dan lain-lain. Tidak ada tulisan fraksi rakyat,” ujarnya.
Sumber: www.viva.co.id
