Jumat, 14 April 2023 – 12:41 WIB
VIVA Politik – Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia, Mike Verawati mengatakan partai politik yang mengusung calonnya menjadi anggota dewan khususnya perempuan harus menjamin kualitas calon legislatif. Dia menyebut, para aktor politik tidak boleh hanya berfokus pada syarat adminstratif belaka namun harus ditekankan pada kualitas.
“Pada realitanya, di Pemilu sebelumnya, ambang batas 30 persen pada perempuan bukan menjadi perhatian utama. Isu keterwakilan perempuan sangat menurun karena orang fokus isu pada pencalonan presiden pada tahun 2019,” ujar Mike dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat 14 April 2023.
Ilustrasi Pemilu.
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Mike menambahkan, keterwakilan perempuan yang dibarengi dengan privilege tapi tanpa kapasitas, itu tidak baik. Bahkan upaya penguatan kapasitas terhadap kader malah menjadi tanggung jawab pihak luar.
“Padahal, itu adalah yang tanggung jawab parpol. Peraturan Pemilu juga masih banyak yang bias. Bias terhadap kelompok marjinal seperti kelompok disabilitas. Tidak hanya itu, sulitnya pekerja rumah tangga perempuan untuk mencoblos juga adalah masalah yang sering terjadi pada saat Pemilu,” ucap dia.
Selain soal kualitas calon legislatif, Pemilu juga harus dilakukan dengan prinsip konstitusional. Dengan kata lain tidak boleh ada gerakan atau upaya-upaya apapun untuk menunda pemilu.
Pemilu/Ilustrasi
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Halaman Selanjutnya
Hal ini disampaikan Deputi Internal Walhi Eknas, Ishlah. Kata dia, Pemilu merupakan mekanisme 5 tahun sekali untuk mengevaluasi dan mengkoreksi kinerja pemerintahan dan para elit di negeri ini.
Sumber: www.viva.co.id
