Selasa, 31 Januari 2023 – 00:40 WIB
VIVA Politik – Pengamat politik dari Universitas Lampung Bendi Juantara menyebut ada dua aspek yang menjadi pertimbangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam melakukan perombakan Kabinet Indonesia Maju. Yakni, aspek kinerja dan politik.
Dari sisi kinerja, menurut Bendi, reshuffle kabinet akan menyasar menteri-menteri yang kinerjanya menurun dan tidak lagi sejalan dengan visi dan misi Presiden Jokowi. “Menteri yang kinerjanya dinilai turun dan sudah tidak lagi sejalan peluang digantinya akan semakin besar,” kata Bendi, dalam keterangan yang diterima Senin, 30 Januari 2023.
Prabowo Subianto (tengah) dengan sesama menteri Kabinet Indonesia Maju. – Laily Rachev
Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung ini melihat, pemerintah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin memiliki tantangan besar. Di tengah masa pemerintahan yang masih cukup panjang, Indonesia harus menghadapi ancaman resesi ekonomi, krisis pangan dan energy.
Selain itu, Presiden Jokowi juga masih menargetkan beberapa isu prioritas bisa segera diselesaikan. Mulai dari hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam, optimalisasi sumber energy bersih dan peningkatan ekonomi hijau, hingga digitalisasi ekonomi bagi UMKM.
“Dengan begitu Jokowi butuh menteri yang dapat membantunya menjalankan program kerja yang tepat sasaran,” ujarnya.
Dari sisi politik, Bendi menilai, reshuffle kabinet adalah konsekuensi politik dari tim koalisi yang dibangun. Munculnya nama beberapa menteri dari partai koalisi yang akan diganti, menunjukkan sudah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan visi dan misi. Terlebih, bagi beberapa menteri lebih fokus mempersiapan Pemilu 2024.
Halaman Selanjutnya
“Potensi menteri yang diganti Presiden secara politis menyasar pada menteri-menteri yang tidak lagi sejalan dengan visi misi Presiden dan partai koalisi. Seperti tiga menteri dari partai Nasdem. Menkominfo Johnny G Plate, Mentan SYL, dan Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar,” jelas Bendi.
Sumber: www.viva.co.id
