Rabu, 1 Februari 2023 – 23:30 WIB
VIVA Politik – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan agar jabatan gubernur dihapus karena dinilai tak efektif dan menghabiskan anggaran. Usulan Cak Imin itu menuai respons dari sejumlah pihak.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Garuda Teddy Gusnaidi ikut menanggapi usulan Wakil Ketua DPR tersebut. Dia mengibaratkan dalam perusahaan itu, Presiden posisinya sebagai direktur utama. Lalu, direktur adalah menteri.
Sementara, Teddy mengibaratkan manajer adalah gubernur. Lalu, Bupati/Walikota adalah para kepala divisi.
“Jika peran manager dihapus, apa yang akan terjadi? Setiap divisi akan bentrok, karena tidak ada peran manager dalam me=manage antar divisi,” kata Teddy, dalam keterangannya, Rabu, 1 Februari 2023.
Dia menambahkan dari sekian banyak Bupati/Walikota tidak mungkin secara teknis langsung di-manage oleh Presiden melalui menterinya. Ia mengatakan demikian, karena tugas Presiden dan menteri tidak hanya itu.
“Tentu akan timpang, akan banyak tabrakan sana-sini, maka perlu adanya Gubernur yang me-manage setiap provinsi,” sebut Teddy.
Halaman Selanjutnya
Menurut dia, hal itu tak hanya berlaku di negara atau perusahaan. Namun, kata dia, termasuk dalam organisasi seperti partai politik.
Sumber: www.viva.co.id
