Salah Alamat Jika Bebankan ke Presiden

by -189 Views
Logo Mahkamah Agung.

Selasa, 15 November 2022 – 20:01 WIB

VIVA Politik – Status dua hakim agung yang jadi tersangka KPK tengah jadi sorotan publik. Pemerintah terutama Presiden Jokowi ikut disindir karena sibuk mengurusi persoalan politik dan ekonomi dibandingkan pembenahan hukum.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Garuda Teddy Gusnaidi mengatakan heran dengan argumen eks hakim agung Gayus Lumbuun yang terkesan menyudutkan Jokowi. Dia mengatakan demikian karena tak sependapat dengan pandangan Gayus Lumbuun bahwa hakim agung yang kembali jadi tersangka karena Presiden Jokowi sibuk dalam urusan politik dan ekonomi.

Dia pun beri pandangan berbeda. Menurutnya, kalau penegakan hukum lemah, maka orang-orang yang melakukan korupsi aman-aman saja. Tapi, saat ini tidak demikian.

“Saat ini pihak-pihak yang dulu sulit tersentuh, yang dulu dianggap punya privilege, kini tersentuh. Siapapun, tidak terkecuali itu orang-orang dekat Presiden Jokowi,” kata Teddy, dalam keterangannya, Selasa, 15 November 2022.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Garuda Teddy Gusnaidi.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Garuda Teddy Gusnaidi.

Teddy bilang jika hukum lemah, maka dengan mudah orang akan melakukan korupsi dan lolos dari jerat hukum. Namun, yang terjadi sekarang, bila ada yang coba-coba mengakali melakukan korupsi, tetap saja terdeteksi dan terjerat hukum. “Artinya hukum sudah ada di sana,” jelas Teddy.

Lebih lanjut, dia menekankan hakim agung berada di wilayah lembaga yudikatif, bukan eksekutif. Dia bilang salah alamat jika ada yang membebankan ke pemerintah imbas hakim agung jadi tersangka KPK.

Sumber: www.viva.co.id

No More Posts Available.

No more pages to load.