Sabtu, 18 Maret 2023 – 01:10 WIB
VIVA Politik – Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad, mengusulan agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dipisahkan atau tidak lagi menjadi bagian dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Tapi berbentuk badan sendiri, yang fokus untuk pajak, dan berada langsung di bawah Presiden RI.
Dasar pemikirannya Fadel mengutarakan itu, salah satunya munculnya fenomena dunia perpajakan nasional yang sedang mendapat cobaan serius. Dimana terungkapnya kasus sejumlah aparatur negara bidang perpajakan yang menimbun kekayaan tidak wajar, hingga menimbulkan kecurigaan adanya malapraktik dalam sistem perpajakan. Seperti, terbukanya kasus seorang pegawai di Kanwil DJP Jakarta Selatan, yang merembet ke sejumlah pejabat lain.
Yang lebih mengejutkan, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap bahwa ada transaksi janggal senilai Rp 300 triliun di Kemenkeu.
“Kita akan tunggu kelanjutan penelusuran transaksi mencurigakan dengan nilai yang fantastis itu. Yang mengkhawatirkan adalah, akibat kasus-kasus tersebut, di tengah masyarakat ramai muncul imbauan agar tidak membayar pajak,” kata Fadel kepada awak media, Jumat, 17 Maret 2023.
Menurut Fadel, imbauan itu muncul karena mereka merasa pajak yang dibayarkan rakyat digunakan hanya untuk memperkaya oknum di pajak. Maka menurutnay itu harus segera diredam, melalui perbaikan di Kemenkeu agar kepercayaan publik kembali meningkat.
Saat menjabat Ketua Komisi XI DPR RI pada 2014 hingga 2015, Fadel mengaku juga pernah mendorong agar DJP dipisahkan dari Kemenkeu. Yakni membentuk lembaga baru yang bernama Badan Keuangan Negara yang bertugas untuk menghimpun pajak sebagai pengganti atau perubahan nama dari DJP.
“Badan ini berada dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden,” ujarnya.
Halaman Selanjutnya
Politkus Partai Golkar itu menilai, sekarang saatnya negara kembali serius memikirkan untuk memisahkan DJP dari Kemenkeu. Dulu banyak ahli yang mendorong agar DJP dipisah dari Kemenkeu, agar ada lembaga setingkat menteri yang fokus menangani pajak.
Sumber: www.viva.co.id
