Senin, 14 November 2022 – 21:56 WIB
VIVA Politik – Parlemen diminta bisa memainkan peran penting dalam fungsi pembuatan Undang-Undang, penganggaran, dan pengawasan untuk kepastian akuntabilitas terkait isu perubahan iklim. Parlemen juga diharapkan bisa memastikan pencapaian kemajuan dan integritas lingkungan serta keselarasan.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana. Politikus Demokrat itu kembali menyuarakan isu perubahan iklim dalam event Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2022 atau COP27 di Sharm El Sheikh, Mesir.
“Apa yang dikatakan di ruang negosiasi harus mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Untuk itu, kita harus bertindak sekarang, bersama-sama dan dengan komitmen penuh,” kata Putu, dalam keterangannya, Senin, 14 November 2022.
Putu mengatakan, tahun ini memang seluruh dunia memiliki tantangan yang berat untuk pendanaan iklim. Dia menyinggung saat COP26 tahun lalu, seluruh parlemen dunia pasti mengetahui negara-negara maju gagal memenuhi janji sebesar USD100 miliar per tahun.
“Baru-baru ini pada COP27, kita menyaksikan rencana aksi ambisius dari Sekjen PBB yang menyerukan investasi awal ditargetkan USD3,1 miliar antara 2023-2027 untuk menyelamatkan nyawa dan melindungi mata pencaharian yang terdampak perubahan iklim,” jelas Anggota Fraksi Demokrat tersebut.
Wakil Ketua BKSAP DPR Putu Supadma Rudana saat event COP27 di Mesir.
Pun, selaku perwakilan parlemen Indonesia, Putu mendorong penguatan upaya implementasi pendanaan yang sudah disepakati pada COP sebelumnya. Hal ini mengingat kegiatan di Paris tahun lalu sudah berikan kesepakatan terkait perubahan iklim.
Sumber: www.viva.co.id
